Mengetahui dan Membuat Tahu

Salah satu hal penting dalam pola kerja organisasi adalah kemampuan komunikasi. Berhasil dan gagalnya organisasi seringkali ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan dalam mengkomunikasikan sesuatu dalam organisasi. Catatan ini hendak mengurai satu sisi tentang problematika transfer knowldge yang acapkali mendera organisasi. Sisi dimaksud adalah tentang dialektika "mengetahui dan memberi tahu.

Konsolidasi Kelembagaan dan Revitalisasi KUA

Mei 2022 saya ditugaskan menjadi Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan Kantor Urusan Agama (Kasubdit Binbaga KUA) dalam kondisi program sedang lari kencang. Saya ikuti program yang ada sambil perbaikan teknis sedikit untuk mempertajam target program dan sesekali mengubah program tertentu yang dirasa tidak begitu lekat dengan arah kebijakan Direktur. Modal untuk melakukan semua itu hanya sinau atau menyimak dengan seksama arahan pimpinan dan mencoba mengejawantahkan dalam bentuk kegiatan sambil tak henti rekonfirmasi kembali ke pimpinan apakah seperti itu yang dimaksudkan. Triwulan terakhir 2022, kami ajukan reroute kelembagaan KUA untuk program 2023 dengan satu keyword: konsolidasi kelembagaan. 

Saat JF Mendominasi Birokrasi

Sebelum berpikiran konspiratif, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa catatan ini bukan tentang banyaknya JF dipromosikan ke jabatan administrasi atau bahkan jabatan pimpinan tinggi di struktur birokrasi, tapi catatan ini mengurai tentang bagaimana menyikapi hasil penyetaraan jabatan yang kemudian membuat birokrasi kita didominasi oleh JF hasil penyetaraan jabatan. Apakah kondisi itu membuat birokrasi menjadi produktif atau malah kontraproduktif dan bagaimana mengelola dominasi JF ini?

Subdirektorat Bina Kelembagaan KUA

Promosi jabatan diyakini merupakan lompatan penting bagi setiap pribadi di dunia kerja. Naik ke jenjang yang lebih tinggi membawa serta kewenangan, hak, tanggungjawab, dan tentu take home pay yang lebih besar. Entah bagian mana yang paling menggiurkan, tapi rasanya kebanyakan orang lebih condong pada prestise atau sederhananya gengsi yang tetiba menaik dan meninggi. Jabatan yang dinaikan melalui promosi, lalu mentalitas ikutan menaik. Ah padahal kita sudah tuntas menilai promosi jabatan itu apa, kini penulis hendak mengajak pembaca "ikutan mikir" tentang konten jabatan yang luar biasa ini. 

Komponen Kunci Teamwork

Penulisan yang benar dalam bahasa inggris itu teamwork (satu kata, tanpa spasi), bukan team work. Selain sudah dianggap sebagai satu kesatuan utuh sebuah kata, bisa jadi penulisan ini pun mempertegas bahwa bahwa teamwork mengasumsikan pola kerjanya (work) benar-benar melibatkan keseluruhan komponen organisasi (team), tanpa kecuali.

NU Menuju 100 Tahun Kedua

Pikiran ini dituliskan dengan niat sebagai lamaran cinta mendalam kepada organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan penghormatan dan pemuliaan kepada para muassis dan masyayikh NU. Tidak mungkin penulis sebut sebagai kontribusi pikiran untuk pengurus NU di berbagai tingkatan pada periode kepemimpinan KH. Miftahul Achyar dan KH Yahya Cholil Staquf saat ini, karena catatan ini lebih didedikasikan sebagai kepedulian penulis selaku santri yang dilahirkan dalam kultur NU, dibesarkan oleh tradisi NU, dan dididik dengan cara NU. Kepedulian penulis pada NU dan Nahdliyyin.

Dua Mata Pisau Kompetensi Teknis

Salah satu pertimbangan penting yang membuat UU ASN harus dihadirkan adalah bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabatnya. Kompetensi dengan segala perspektifnya telah menjadi isu penting dalam UU ASN tersebut. Menariknya, kompetensi teknis ketika dijadikan ukuran dengan ketat, maka satu sisi dapat menjamin pejabat yang duduk dalam sebuah jabatan itu memahami jabatannya tetapi di sisi lain penerapan kompetensi teknis yang terlalu ketat akan membuat pejabat terkurung pada jabatan lamanya gegara kompetensi teknisnya. Inilah dua mata pisau kompetensi teknis; ia mengantarkan pejabat pada sebuah jabatan dan sekaligus memerangkapnya dalam jabatan yang sesuai kompetensinya.

Nilai Dasar ASN dan Relasinya dengan Politik

Aparat Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN, dimaknai sebagai warga negara Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah dengan spesifikasi tugas tertentu sehingga ditempatkan pada jenjang dan jenis jabatan tertentu. WNI yang berstatus ASN tersebut tetap memiliki hak politik sama dengan WNI lainnya yang non-ASN dengan beberapa pembatasan yang diakibatkan oleh peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang melekat kepadanya. Catatan ini hendak mengurai tentang positioning antara pelaksanaan tugas seorang ASN dalam hubungannya dengan pelaksanaan program pemerintah yang dijalankan oleh pejabat petahana yang notabene hasil dari proses politik.

Melembagakan Kerukunan Umat

Agama dan Umat Beragama adalah satu tarikan nafas dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak lama dari Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, diskusi para pendiri bangsa diwarnai dengan berbagai pilihan posisi agama dalam kehidupan bernegara. Hasilnya, nilai universal agama dijadikan daya rekat bangsa dan fondasi dasar pendirian negara. Berabad-abad jauh sebelum 1945, sesungguhnya agama telah menjadi api perlawanan nusantara pada kolonialisme dan imperialisme. Sehingga menjadi jelas dan tegas, kerukunan umat beragama adalah syarat mutlak tegak dan kokohnya NKRI. Catatan ini mengurai tentang bagaimana kerukunan umat beragama itu ketika dilembagakan serta strategi untuk tetap menjadikan agama daya rekat bangsa dan dasar bernegara.

Distribusi Otoritas

Kata "organisasi" sesungguhnya sudah menegaskan keniscayaan keteraturan. Orang barat bilang, "being organized is being in control". Jadi, ketika kata "organisasi" ditambahi dengan kata "manajemen", bisa jadi hanya untuk mempertegas betapa pentingnya keteraturan dalam organisasi. Topik utama saat diskusi tentang keteraturan organisasi adalah distribusi otoritas. Tanpa distribusi otoritas, organisasi terlepas dari keteraturan, tercerabut dari makna dasarnya sendiri.

Team Work Fungsional (an imaginative stories)

Penyederhanaan birokrasi yang ditabuh Presiden Jokowi di awal periode kedua kepemimpinannya bukan soal jabatan administrasi dipangkas, tapi ternyata yang lebih ramai jadi perbincangan di kalangan ASN adalah tentang bagaimana pola kerja setelah kebanyakan para pejabat eselon III dan IV itu beralihstatus menjadi pejabat fungsional. Tema inilah yang akan kita diskusikan; pola kerja birokrasi pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional efek dari penyederhanaan struktur organisasi.

Penyederhanaan Birokrasi; Pemahaman Utuh-Sederhana

Penyederhanaan Birokrasi. Demikianlah Presiden Jokowi menegaskan dalam pidato pertama pada masa kepemimpinan nasional beliau yang periode ke-II. Sebagai salah satu langkah yang dilabeli "...akan kita lakukan dalam lima tahun ke depan", penyederhanaan birokrasi telah menjadi pemantik perubahan pola dan sistem birokrasi nasional yang dapat dikatakan paling revolusioner sepanjang sejarah. Catatan ini tidak akan mengurai secara detail, tapi disampaikan secara sederhana namun tetap diupayakan utuh.

Mengingat Kembali "The Heart of Change"

The Heart of Change adalah karya legendaris yang ditulis oleh John P. Kotter dan Dan S. Cohen. Meskipun sudah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia, nampaknya masih sedikit yang membacanya. Atau mungkin yang lebih tepat, banyak yang sudah memba ca buku itu, tapi sangat minim yang menerapkannya. Oleh karena itu, kupasan ringkas tentang gagasan dalam the heart of change ini kami labeli "mengingat kembali". Bukan hal baru, tapi ide yang ditulis tahun 2002 yang ternyata masih relefan meski sudah hampir satu dekade ditawarkan.

It has been sent but not delivered

Kapankah seorang pegawai ASN dapat mengklaim bahwa ia sudah mengerjakan tugasnya? Rupa-rupa teori bermunculan dan berbagai regulasi telah diterbitkan untuk menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Adalah Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya saat pelantikan sebagai Presiden RI Periode 2019-2024 menyatakan bahwa tugas birokrasi bukan lagi sekedar "sent" tapi beralihlah ke "delivered". Jangan mengaku sudah bekerja kalau pihak yang dilayani oleh birokrasi masih belum menikmati pelayanan dan belum menerima manfaat atau hasil dari layanan birokrasi tersebut. 

Lalu apakah birokrasi kita sudah terbangun ke arah delivery logic? dan apakah semua ASN, tanpa terkecuali, bertanggungjawab memastikan delivery itu?

Jujur pada Inti Target

Target dipahami sebagai sesuatu yang hendak dicapai, didapatkan, atau dihasilkan. Diletakan kata "inti" sebelum kata "target" maksudnya untuk membuat lebih buka-bukaan dengan target aslinya, mengesampingkan target lain yang sekedar 'hiasan' saja. Saking aslinya, inti target seringkali tidak tercantum karena terkadang tidak direstui oleh prosedur bahkan tidak ada hubungannya dengan judul formal kegiatan. Jadi, jujur pada inti target pada dasarnya adalah ajakan untuk tidak perlu lagi menyembunyikan apa sesungguhnya hendak dicapai dibalik berbagai tampilan luar yang acapkali menipu.  

Membuktikan Kemenag sebagai "Super Ministry"

Dalam waktu relatif satu buln ke depan, Kementerian Agama harus menuntaskan tahapan penyederhanaan birokrasi dalam bentuk penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Juni 2021 ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah penataan organisasi Kemenag karena saat itulah perspektif dari policy makers tentang makna terlugas dari relasi agama dan negara akan terejawantahkan. Postur keorganisasi Kemenag akan menjadi gambar terbuka tentang bagaimana negara mengambil peran dalam kehidupan keagamaan di negri yang berkomitmen Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apakah post new public management merupakan pilihan metode yang memungkinkan bagi Kemenag untuk Menyusun rancang-bangun organisasinya?

...sedangkan Kepegawaian itu Faktual Realistis

Manajemen kepegawaian adalah topik yang bisa dibidik dari berbagai sudut pandang. Dalam catatan ringkas ini, kami coba menarik jauh ke dasarnya, yaitu logic frame yang mempengaruhi pola manajemen kepegawaian secara umum. Pada catatan sebelumnya tentang relasi organisasi dan kepegawaian, kami uraikan tentang bagaimana urusan penataan SDM diposisikan berhadap-hadapan dengan penataan organisasi, padahal menurut kami tidak begitu. Bagian pertama, kami urai posisi manajemen organisasi, maka di bagian lanjutan ini kami perjelas tentang standing position manajemen kepegawaian dalam relasinya dengan manajemen organisasi. 

Argumen Manajemen Barisan Kementerian Agama

Tentu bukan kebetulan belaka, seorang pemimpin visioner sekelas Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (GusMen) mendeklarasikan manajemen barisan Kementerian Agama dalam momentum pembinaan ASN di provinsi termuda republik ini, Kalimantan Utara. Tepat bahkan sangat mengena. Ya, manajemen barisan Kementerian Agama mengasumsikan kesatuan sikap seluruh ASN Kementerian Agama dalam satu ritme yang sama dari hulu ke hilir, dari pusat sampai daerah, semua bergerak bersama untuk kemajuan Kementerian Agama.

Jejaring Organisasi Kementerian Agama

Indonesia bukan negara Agana dan Indonesia berasaskan Pancasila yang setiap silanya bernilai agamis, bahkan pada sila pertamanya mengikrarkan diri bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama dan beragama dijamin kebebasannya oleh Undang-Undang Dasar, bahkan dasar negara pun dituturkan lahir dari komitmen luhur para pendiri bangsa untuk bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghormati keragaman, termasuk keberbedaan agama. Wajar jika kemudian saat ini, jejaring instansi pemerintah pada bidang Agama tersebar di seantero negeri dan terbesar dibandingkan instansi manapun.

Meneruskan WFH Menjadi FWA

Pandemi covid19 telah membuat pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan yang belum pernah diberlakukan sebelumnya. Salah satu kebijakan yang paling mencolok du dunia Aparat Sipil Negara (ASN) adalah Work from Home (WFH). Seorang ASN tidak lagi harus selalu hadir secara fisik di tempat kerja dengan bukti presensi yang cukup melalui klik pada aplikasi daring, disaat mulai dan berakhir jam kerja pada setiap hari kerja