NU Menuju 100 Tahun Kedua

Pikiran ini dituliskan dengan niat sebagai lamaran cinta mendalam kepada organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan penghormatan dan pemuliaan kepada para muassis dan masyayikh NU. Tidak mungkin penulis sebut sebagai kontribusi pikiran untuk pengurus NU di berbagai tingkatan pada periode kepemimpinan KH. Miftahul Achyar dan KH Yahya Cholil Staquf saat ini, karena catatan ini lebih didedikasikan sebagai kepedulian penulis selaku santri yang dilahirkan dalam kultur NU, dibesarkan oleh tradisi NU, dan dididik dengan cara NU. Kepedulian penulis pada NU dan Nahdliyyin.

Dua Mata Pisau Kompetensi Teknis

Salah satu pertimbangan penting yang membuat UU ASN harus dihadirkan adalah bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabatnya. Kompetensi dengan segala perspektifnya telah menjadi isu penting dalam UU ASN tersebut. Menariknya, kompetensi teknis ketika dijadikan ukuran dengan ketat, maka satu sisi dapat menjamin pejabat yang duduk dalam sebuah jabatan itu memahami jabatannya tetapi di sisi lain penerapan kompetensi teknis yang terlalu ketat akan membuat pejabat terkurung pada jabatan lamanya gegara kompetensi teknisnya. Inilah dua mata pisau kompetensi teknis; ia mengantarkan pejabat pada sebuah jabatan dan sekaligus memerangkapnya dalam jabatan yang sesuai kompetensinya.

Nilai Dasar ASN dan Relasinya dengan Politik

Aparat Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN, dimaknai sebagai warga negara Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah dengan spesifikasi tugas tertentu sehingga ditempatkan pada jenjang dan jenis jabatan tertentu. WNI yang berstatus ASN tersebut tetap memiliki hak politik sama dengan WNI lainnya yang non-ASN dengan beberapa pembatasan yang diakibatkan oleh peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang melekat kepadanya. Catatan ini hendak mengurai tentang positioning antara pelaksanaan tugas seorang ASN dalam hubungannya dengan pelaksanaan program pemerintah yang dijalankan oleh pejabat petahana yang notabene hasil dari proses politik.

Sanad Ilmu dalam Beragama

Prinsip umum dalam keilmuan, yaitu "tiada ilmu tanpa sanad" tak akan pernah pudar. Tapi apakah sanad ilmu itu sebaris dengan silsilah keturunan? Mulai celah diskusi pun mengemuka. Sanad ilmu, bukan sekedar prinsip di dunia tradisi keilmuan agama, tapi prinsip tersebut juga berlaku sesungguhnya di dunia akademis secara universal. Ilmu pengetahuan harus berdasarkan sumber yang jelas dan pasti. Titik tekannya menjadi berbeda ketika sanad ilmu itu berada pada konteks ilmu agama karena berkorespondensi secara ketat dengan praktek keagamaan atau beragama. Betapa bahayanya pola beragama tanpa dasar ilmu yang benar dan betapa meragukannya kelimuan agama tanpa sanad yang valid, pun sama dengan betapa rapuhnya sanad ilmu jika hanya disandarkan pada silsilah keturunan. Agama itu tentang keyakinan bukan keturunan, lalu bagaimana bisa didasarkan pada ilmu yang diragukan dan silsilah keluarga? 

Tetap Adil (meskipun) pada Diri Sendiri

Adil bisa dikatakan tema paling klasik dalam dunia interpersonal atau hubungan sesama manusia. Keadilan dipahami sebagai pola sikap yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semahal apapun sepatu, tetap kita pakai di kaki dan semurah apapun topi, tetap akan kita kenakan di kepala. Adil tidak selalu sama, tapi proporsional. Catatan ini tidak hendak mengurai teori keadilan, tapi menguji norma standar dalam keadilan yaitu keharusan untuk tetap adil pada siapapun, termasuk yang terdekat dengan kita bahkan diri kita sendiri. 

Melembagakan Kerukunan Umat

Agama dan Umat Beragama adalah satu tarikan nafas dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak lama dari Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, diskusi para pendiri bangsa diwarnai dengan berbagai pilihan posisi agama dalam kehidupan bernegara. Hasilnya, nilai universal agama dijadikan daya rekat bangsa dan fondasi dasar pendirian negara. Berabad-abad jauh sebelum 1945, sesungguhnya agama telah menjadi api perlawanan nusantara pada kolonialisme dan imperialisme. Sehingga menjadi jelas dan tegas, kerukunan umat beragama adalah syarat mutlak tegak dan kokohnya NKRI. Catatan ini mengurai tentang bagaimana kerukunan umat beragama itu ketika dilembagakan serta strategi untuk tetap menjadikan agama daya rekat bangsa dan dasar bernegara.

Distribusi Otoritas

Kata "organisasi" sesungguhnya sudah menegaskan keniscayaan keteraturan. Orang barat bilang, "being organized is being in control". Jadi, ketika kata "organisasi" ditambahi dengan kata "manajemen", bisa jadi hanya untuk mempertegas betapa pentingnya keteraturan dalam organisasi. Topik utama saat diskusi tentang keteraturan organisasi adalah distribusi otoritas. Tanpa distribusi otoritas, organisasi terlepas dari keteraturan, tercerabut dari makna dasarnya sendiri.