Nilai Dasar ASN dan Relasinya dengan Politik

Aparat Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN, dimaknai sebagai warga negara Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah dengan spesifikasi tugas tertentu sehingga ditempatkan pada jenjang dan jenis jabatan tertentu. WNI yang berstatus ASN tersebut tetap memiliki hak politik sama dengan WNI lainnya yang non-ASN dengan beberapa pembatasan yang diakibatkan oleh peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang melekat kepadanya. Catatan ini hendak mengurai tentang positioning antara pelaksanaan tugas seorang ASN dalam hubungannya dengan pelaksanaan program pemerintah yang dijalankan oleh pejabat petahana yang notabene hasil dari proses politik.

Sanad Ilmu dalam Beragama

Prinsip umum dalam keilmuan, yaitu "tiada ilmu tanpa sanad" tak akan pernah pudar. Tapi apakah sanad ilmu itu sebaris dengan silsilah keturunan? Mulai celah diskusi pun mengemuka. Sanad ilmu, bukan sekedar prinsip di dunia tradisi keilmuan agama, tapi prinsip tersebut juga berlaku sesungguhnya di dunia akademis secara universal. Ilmu pengetahuan harus berdasarkan sumber yang jelas dan pasti. Titik tekannya menjadi berbeda ketika sanad ilmu itu berada pada konteks ilmu agama karena berkorespondensi secara ketat dengan praktek keagamaan atau beragama. Betapa bahayanya pola beragama tanpa dasar ilmu yang benar dan betapa meragukannya kelimuan agama tanpa sanad yang valid, pun sama dengan betapa rapuhnya sanad ilmu jika hanya disandarkan pada silsilah keturunan. Agama itu tentang keyakinan bukan keturunan, lalu bagaimana bisa didasarkan pada ilmu yang diragukan dan silsilah keluarga? 

Tetap Adil (meskipun) pada Diri Sendiri

Adil bisa dikatakan tema paling klasik dalam dunia interpersonal atau hubungan sesama manusia. Keadilan dipahami sebagai pola sikap yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semahal apapun sepatu, tetap kita pakai di kaki dan semurah apapun topi, tetap akan kita kenakan di kepala. Adil tidak selalu sama, tapi proporsional. Catatan ini tidak hendak mengurai teori keadilan, tapi menguji norma standar dalam keadilan yaitu keharusan untuk tetap adil pada siapapun, termasuk yang terdekat dengan kita bahkan diri kita sendiri. 

Melembagakan Kerukunan Umat

Agama dan Umat Beragama adalah satu tarikan nafas dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak lama dari Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, diskusi para pendiri bangsa diwarnai dengan berbagai pilihan posisi agama dalam kehidupan bernegara. Hasilnya, nilai universal agama dijadikan daya rekat bangsa dan fondasi dasar pendirian negara. Berabad-abad jauh sebelum 1945, sesungguhnya agama telah menjadi api perlawanan nusantara pada kolonialisme dan imperialisme. Sehingga menjadi jelas dan tegas, kerukunan umat beragama adalah syarat mutlak tegak dan kokohnya NKRI. Catatan ini mengurai tentang bagaimana kerukunan umat beragama itu ketika dilembagakan serta strategi untuk tetap menjadikan agama daya rekat bangsa dan dasar bernegara.

Distribusi Otoritas

Kata "organisasi" sesungguhnya sudah menegaskan keniscayaan keteraturan. Orang barat bilang, "being organized is being in control". Jadi, ketika kata "organisasi" ditambahi dengan kata "manajemen", bisa jadi hanya untuk mempertegas betapa pentingnya keteraturan dalam organisasi. Topik utama saat diskusi tentang keteraturan organisasi adalah distribusi otoritas. Tanpa distribusi otoritas, organisasi terlepas dari keteraturan, tercerabut dari makna dasarnya sendiri.

Nabi Muhammad SAW di Mataku

Sekilas seorang sahabat, kakak, dan guru, penulis mengirimkan catatan reflektifnya tentang Milad Nabi Muhammad SAW. Tetiba penulis terhenyak. Mengapa tidak diungkapkan saja rasa cinta itu lewat yang kita bisa; tulis! Namun ternyata ketika judul mulai dipilihkan, tidak mudah merangkum sedemikian kalimat yang lalu lalang di pikiran. Cukup singkat saja; Nabi Muhammad SAW di Mataku. Karena hanya berdasar perspektif personal, catatan pun akan dibiarkan mengalir dan bisa jadi terpatah-patah. Cuma satu saja yang penulis janjikan; semua ini tentang kekaguman, kecintaan, dan kerinduan. 

Team Work Fungsional (an imaginative stories)

Penyederhanaan birokrasi yang ditabuh Presiden Jokowi di awal periode kedua kepemimpinannya bukan soal jabatan administrasi dipangkas, tapi ternyata yang lebih ramai jadi perbincangan di kalangan ASN adalah tentang bagaimana pola kerja setelah kebanyakan para pejabat eselon III dan IV itu beralihstatus menjadi pejabat fungsional. Tema inilah yang akan kita diskusikan; pola kerja birokrasi pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional efek dari penyederhanaan struktur organisasi.