...sedangkan Kepegawaian itu Faktual Realistis

Manajemen kepegawaian adalah topik yang bisa dibidik dari berbagai sudut pandang. Dalam catatan ringkas ini, kami coba menarik jauh ke dasarnya, yaitu logic frame yang mempengaruhi pola manajemen kepegawaian secara umum. Pada catatan sebelumnya tentang relasi organisasi dan kepegawaian, kami uraikan tentang bagaimana urusan penataan SDM diposisikan berhadap-hadapan dengan penataan organisasi, padahal menurut kami tidak begitu. Bagian pertama, kami urai posisi manajemen organisasi, maka di bagian lanjutan ini kami perjelas tentang standing position manajemen kepegawaian dalam relasinya dengan manajemen organisasi. 

Merawat Tersangka Permanen

Jika seseorang dilaporkan telah, sedang, dan/atau akan melakukan sebuah perbuatan melanggar hukum dan etika disebutlah ia terlapor. Namun jika bukti terkait laporan itu sudah mulai tersaji, maka terlapor tadi berubah status menjadi tersangka. Jika persidangan mulai dilakukan dan terdapat bukti yang menguatkan, maka tersangka pun disebut terdakwa. Akhirnya, ketika sidang memutuskan bahwa terdakwa jelas dan terbukti melakukan kesalahan maka ia pun ditetapkan sebagai terpidana. Lalu bagaimana jika bolak-balik hanya sebagai terlapor dan tersangka tanpa pernah ada pengadilan yang memastikan apakah ia tersangka atau bukan dan seterusnya?

Apakah Kompetensi (selalu) Dibutuhkan?

Sejak UU ASN diterbitkan, gaung tentang penilaian kompetensi semakin menemukan momentumnya. Sebelum era UU ASN, sesungguhnya pola penempatan jabatan di berbagai instansi pemerintah sudah mulai mengadopsi satu pendekatan yang populer dengan sebutan assessment center. Sejak saat itu, terma kompetensi menjadi populer diucapkan pada abdi negara. Saking populernya sampai jadi latah alias asal bunyi.

Argumen Manajemen Barisan Kementerian Agama

Tentu bukan kebetulan belaka, seorang pemimpin visioner sekelas Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (GusMen) mendeklarasikan manajemen barisan Kementerian Agama dalam momentum pembinaan ASN di provinsi termuda republik ini, Kalimantan Utara. Tepat bahkan sangat mengena. Ya, manajemen barisan Kementerian Agama mengasumsikan kesatuan sikap seluruh ASN Kementerian Agama dalam satu ritme yang sama dari hulu ke hilir, dari pusat sampai daerah, semua bergerak bersama untuk kemajuan Kementerian Agama.

Jejaring Organisasi Kementerian Agama

Indonesia bukan negara Agana dan Indonesia berasaskan Pancasila yang setiap silanya bernilai agamis, bahkan pada sila pertamanya mengikrarkan diri bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama dan beragama dijamin kebebasannya oleh Undang-Undang Dasar, bahkan dasar negara pun dituturkan lahir dari komitmen luhur para pendiri bangsa untuk bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghormati keragaman, termasuk keberbedaan agama. Wajar jika kemudian saat ini, jejaring instansi pemerintah pada bidang Agama tersebar di seantero negeri dan terbesar dibandingkan instansi manapun.

Meneruskan WFH Menjadi FWA

Pandemi covid19 telah membuat pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan yang belum pernah diberlakukan sebelumnya. Salah satu kebijakan yang paling mencolok du dunia Aparat Sipil Negara (ASN) adalah Work from Home (WFH). Seorang ASN tidak lagi harus selalu hadir secara fisik di tempat kerja dengan bukti presensi yang cukup melalui klik pada aplikasi daring, disaat mulai dan berakhir jam kerja pada setiap hari kerja

Mengapa Uraian Tugas Harus Cascade?

Uraian jabatan (selanjutnya disingkat UJ) adalah dokumen yang menjelaskan secara lengkap dan utuh tentang sebuah jabatan. Dokumen UJ dihasilkan dari sebuah proses yang dikenal dengan istilah Analisis Jabatan (Anjab). Salah satu fungsi Anjab adalah memastikan agar item uraian tugas (selanjutnya disingkat UT), yang merupakan bagian dari dokumen UJ, tersusun secara cascade. Mengapa uraian tugas harus terpola secara cascade, bagaimana jika tidak