Sudut Pandang Peta Jabatan

Pembentukan organisasi, khususnya pada instansi pemerintahan, harus memenuhi readiness criteria baku diantaranya kelengkapan dokumen pendukung yang memastikan keutuhan desain organisasi yang hendak dibentuk itu. Hal yang sama pun dituntut saat akan mengajukan perubahan dan/atau penyempurnaan organisasi. Peta Jabatan adalah salah satu required document untuk pembentukan organisasi.

Pembenahan Regulasi Organisasi

Penataan organisasi pada lingkup kementerian sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan hal serupa di lingkup lainnya. Hal yang paling membedakannya hanya pada pijakan regulasi saja. Penataan organisasi pemerintah harus berdasarkan pada regulasi-regulasi yang berlaku.

Sentralisasi Manajemen Agama, Mengapa?

Organizational mandatory (OM) yang kemudian diterjemahkan menjadi tugas dan fungsi organisasi, selanjutnya diiris menjadi program-program teknis sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan OM-nya. Selain itu, OM pun menjadi dasar dari karakter manajemen organisasi tersebut.

Kewenangan Jenjang Jabatan

Jabatan apapun selalu menggambarkan kewenangan, selain konsekuensi lainnya. Kewenangan akan kami sorot dalam catatan ini karena, menurut pengalaman kami, jika diiris sampai ke akar-akarnya, daya magnet jabatan itu sesungguhnya bersumber pada kewenangan. 

Mengukur Tanpa Ukuran

Tak terbayangkan kita melakukan suatu aktivitas tanpa hadirnya perangkat yang membuat aktivitas itu ada. Menulis, pasti dibuktikan dengan hadirnya tulisan. Mengaku sudah atau sedang menulis, tapi tanpa adanya tulisan tentu akan membuat aktivitas menulis itu mutlak diragukan. 

Puisi Sukmawati: Relasi Ilmu dan Amal

"Aku Tidak Tahu Syariat Islam"

Demikian potongan kalimat dalam puisi yang dibacakan oleh Ibu Sukmawati yang belakangan ini heboh dan bahkan menjadi bahan gunjingan publik. Sebelum diteruskan, nampaknya anda menuduh saya pro dengan ibu sukmawati. Tidak. Penyebutan ibu disitu say sandingkan karena usia beliau dan penghormatan kami kepada ayahnya, Bung Karno.

Inilah Hasil Asesmen Kompetensi

Sejak era UU ASN, manajemen SDM pemerintahan semakin lekat dengan topik tentang asesmen kompetensi. Seperangkat program yang digulirkan sebagai ikhtiar untuk menempatkan pejabat (motasi, rotasi, dan promosi) yang melalui proses membandingkan antara kompetensi pejabat atau calon pejabat dengan kompetensi yang dituntut oleh sebuah jabatan. Itulah yang disebut asesmen kompetensi jabatan.