Organisasi, yang memiliki spektrum fungsi yang luas plus beragam dan/atau sudah terbentuk di berbagai lokus geografis yang bertebaran, mutlak membutuhkan sebuah forum bersama yang melibatkan policy makers pada seluruh jenjang organisasi tersebut untuk menjaga arah organisasi agar sesuai dengan visi, misi, dan orientasi organisasi.
Pada organisasi sejenis kementerian, forum seperti itu biasanya disebut sebagai Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Sebuah ajang pertemuan kolosal yang menghadirkan policy makers di internal kementerian dari pusat sampai daerah.
[baca juga: Alur penataan organisasi]
Terkhusus untuk Kementerian Agama, forum Rakernas menjadi semakin penting karena status kementerian ini bersifat vertikal, tidak terkena ketentuan otonomi daerah. Kementerian Agama cenderung sentralistik, tidak mengenal desentralisasi.
Rakernas bagi Kementerian Agama adalah ajang bagi pimpinan di tingkat pusat sebagai central policy untuk menyampaikan kebijakan strategis dan teknis secara instruksional kepada satuan kerja daerah.
Posisi strategis Rakernas bagi penentuan arah organisasi semisal Kementerian Agama yang bersifat vertikal, apakah kemudian forum semisal Rakernas telah dipersiapkan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan dengan pola yang menggambarkan bahwa Rakernas itu akan mengubah arah organisasi?
Arah Organisasi dan Organizational Survivability
Konsep dasar organisasi menjelaskan kepada kita bahwa arah organisasi adalah perangkat penting untuk mengukur kemampuan organisasi bertahan, bersaing, dan tetap exist di tengah dinamika perubahan di sekitarnya. Kemampuan inilah yang dikenal dengan organizational survivability.
[baca juga: Mengaplikasikan sistem penataan]
Organizational mandatory tidak bisa diubah, karena organisasi didirikan untuk menjalankan dan memenuhi mandat yang diamanatkan kepadanya. Namun, program prioritas yang menjadi penerjemahan atas organizational mandatory itu tidak mungkin stagnant, perlu disesuaikan dari waktu ke waktu. Demikian halnya dengan strategi pelaksanaan organizational mandatory itu perlu dimodifikasi sesuai dengan dinamika yang mengitari organisasi itu.
Pelaksanaan organizational mandatory tanpa diiringi dengan penyesuaian program prioritas dan remodifikasi strategi implementasinya akan memperlemah daya saing organisasi.
Penguatan organizational survivability melalui rekonstruksi program prioritas dan redesigning strategi implementasi program akan dapat diandalkan untuk menjaga arah organisasi agar tetap dapat dipercaya menjalankan organizational mandatory-nya.
Rakernas yang biasa dilaksanakan oleh organisasi semisal kementerian, harusnya digerakkan oleh energi organizational survivability itu, karena Rakernas menghadirkan seluruh policy makers pada setiap jenjang keorganisasian kementerian sehingga sangat efektif untuk mengukur sekuat apa daya saing kementerian saat ini di tengah dinamika perubahan yang terjadi di sekitarnya.
Prinsip Instruksional Rakernas
Kementerian Agama berstatuskan kementerian vertikal. Artinya, kementerian ini tidak mengenal pola otonomi daerah yang berprinsipkan desentralisasi kebijakan. Sebaliknya, arah dan kebijakan pada Kementerian Agama bersifat sentralistik.
Satuan kerja pada Kementerian Agama dapat diarahkan oleh top manager kementerian untuk bergerak mengarah ke kiri ataupun ke kanan. Satuan kerja pada Kementerian Agama menjadi executing agency dari kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
Pola instruksional pada Kementerian Agama bukanlah monopoli kebijakan tetapi justru komponen penting dari vertikalitas organisasi. Arah dan kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat harus jelas tergambar di satuan kerja daerah.
Bagi organisasi (baca: kementerian) yang bersifat vertikal, kebijakan pusat adalah panduan yang harus dipatuhi dan diikuti oleh satuan kerja di bawahnya. Pertemuan sejenis Rakernas adalah representasi dari bentuk keorganisasian vertikal.
Dalam bahasa lain, jika forum selevel Rakernas tidak bisa merumuskan arah organisasi, maka Rakernas itu misleading. Pola-pola directive atau instruksi langsung di arena Rakernas adalah keniscayaan yang menjadi garansi jelas dan tegasnya apa ide dari pusat dan bagaimana respons daerah. Pada forum Rakernas itulah dipertemukan "titik negosiasinya".
Tugas Kementerian Agama teramat sarat beban; peran kementerian ini ditungguh setiap detik oleh umat karena bersentuhan langsung dengan peri-kehidupan masyarakat; cakupan program dan kewenangan Kementerian Agama tersebar di seluruh lokus geografis NKRI; dan organisasi Kementerian Agama terbesar dengan kuantitas melebihi 4 ribu satuan kerja dari pusat sampai kecamatan.
Rakernas sebagai forum pimpinan akan sangat menentukan arah kementerian ini. Sekali saja arahnya kurang akurat, tidak mudah untuk mengembalikannya pada track semula, karena sedemikian besarnya organisasi kementerian ini.
Bagaimana mungkin masih terpikir untuk asal-asalan dan memperlakukan selebrasi pada saat merancang, menyelenggarakan, dan mengikuti Rakernas.
[baca juga: Tidak ada lagi selebrasi birokrasi]
Rakernas sepenuhnya didekasikan untuk mempertegas arah organisasi, bukan selain itu.
Melihat Rakernas 2018WHS