Dua Mata Pisau Kompetensi Teknis

Salah satu pertimbangan penting yang membuat UU ASN harus dihadirkan adalah bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabatnya. Kompetensi dengan segala perspektifnya telah menjadi isu penting dalam UU ASN tersebut. Menariknya, kompetensi teknis ketika dijadikan ukuran dengan ketat, maka satu sisi dapat menjamin pejabat yang duduk dalam sebuah jabatan itu memahami jabatannya tetapi di sisi lain penerapan kompetensi teknis yang terlalu ketat akan membuat pejabat terkurung pada jabatan lamanya gegara kompetensi teknisnya. Inilah dua mata pisau kompetensi teknis; ia mengantarkan pejabat pada sebuah jabatan dan sekaligus memerangkapnya dalam jabatan yang sesuai kompetensinya.

Nilai Dasar ASN dan Relasinya dengan Politik

Aparat Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN, dimaknai sebagai warga negara Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah dengan spesifikasi tugas tertentu sehingga ditempatkan pada jenjang dan jenis jabatan tertentu. WNI yang berstatus ASN tersebut tetap memiliki hak politik sama dengan WNI lainnya yang non-ASN dengan beberapa pembatasan yang diakibatkan oleh peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang melekat kepadanya. Catatan ini hendak mengurai tentang positioning antara pelaksanaan tugas seorang ASN dalam hubungannya dengan pelaksanaan program pemerintah yang dijalankan oleh pejabat petahana yang notabene hasil dari proses politik.